Oleh Ivan Taufiza*
Ada satu narasi yang sudah terlalu lama dijejalkan ke kepala kita: Kalau cinta Indonesia, jangan banyak tanya!
Kritik dibilang nyinyir.
Kemarahan dicap tidak nasionalis.
Protes dianggap bikin gaduh.
Beda pendapat dianggap anti-pemerintah.
Dan kalau mulai mempertanyakan kekuasaan, langsung saja dilempar kartu paling sakti:
“Jangan lupa, ini Indonesia.”
Lah, justru karena ini Indonesia, kenapa kita harus diam?
Masa iya cinta tanah air harus sepaket dengan mati rasa, tutup mata, dan pura-pura semuanya aman terkendali?
No.
Cinta bukan berarti auto setuju.
Cinta bukan berarti membenarkan semua hal hanya karena yang melakukannya adalah orang yang sedang memegang kekuasaan.
Dan nasionalisme bukan lomba siapa yang paling rajin tepuk tangan ketika pejabat bicara.
Kalau hukum bisa dipelintir sesuai kepentingan, korupsi seperti penyakit kronis yang dibiarkan, biaya hidup makin bikin napas ngos-ngosan, sementara kekuasaan mulai terasa seperti mainan keluarga dan lingkaran orang dalam, wajar kalau rakyat bertanya:
Ini negara sedang diurus atau sedang diurusin?
Kita bukan sedang mencari-cari masalah.
Masalahnya memang ada.
Dan terlalu lama kita diminta bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa.
Anggaran publik seharusnya kembali ke rakyat. Layanan dasar seharusnya membuat hidup warga lebih layak. Kesempatan ekonomi seharusnya tidak hanya terbuka lebar untuk mereka yang punya koneksi, modal, dan akses ke ruang-ruang kekuasaan.
Tapi ketika karpet merah lebih cepat tergelar untuk mereka yang punya duit dan kedekatan, sementara rakyat biasa masih harus jungkir balik untuk sekadar bertahan hidup, wajar kalau muncul satu pertanyaan sederhana:
Kita ini sebenarnya sedang hidup di negara untuk semua orang, atau di sistem yang cuma nyaman buat mereka yang punya akses?
Dan jangan lupa satu hal.
Rakyat punya mata.
Punya telinga.
Punya memori.
Dan yang paling berbahaya bagi kekuasaan:
mereka bisa mulai bertanya.
Masalahnya, ketika suara itu mulai terdengar, responsnya sering kali bukan dialog.
Tekanan.
Suara anak muda, mahasiswa, buruh, akademisi, jurnalis, dan warga biasa yang mempertanyakan kebijakan bisa berhadapan dengan kekuasaan yang tampaknya lebih nyaman menerima pujian daripada kritik.
Padahal demokrasi bukan fan club.
Pemerintah bukan idol.
Pejabat bukan manusia yang kebal dikritik.
Dan lembaga negara bukan cheerleader kekuasaan.
Kalau tugasnya mengawasi, ya awasi.
Kalau kebijakan salah, bilang salah.
Kalau hukum bengkok, luruskan.
Sesederhana itu.
Karena ketika hukum terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang sedang rusak bukan cuma satu aturan.
Yang retak adalah rasa percaya.
Dan sekali kepercayaan publik ambruk, membangunnya kembali bukan perkara bikin konferensi pers, pasang baliho, atau mengeluarkan seribu jargon.
Trust itu susah dibangun, gampang dihancurkan.
Sebuah negara masih bisa punya gedung megah, seremoni resmi, undang-undang, aparat, dan segala macam simbol kenegaraan.
Tapi kalau rakyat mulai merasa negara tidak lagi berdiri di pihak mereka, ada sesuatu yang jauh lebih serius yang sedang hilang:
rasa memiliki.
Namun jangan salah paham.
Marah kepada penguasa bukan berarti membenci Indonesia.
Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara.
Menolak kesewenang-wenangan bukan berarti anti-Republik.
Justru sebaliknya.
Kita marah karena kita masih peduli.
Kita ribut karena masih percaya.
Kita mempertanyakan karena belum rela negeri ini berjalan tanpa arah.
Yang kita gugat bukan tanah airnya.
Yang kita gugat adalah mereka yang merasa punya hak untuk memperlakukan tanah air seolah-olah milik pribadi.
Indonesia bukan milik pemerintah yang sedang berkuasa.
Bukan milik partai.
Bukan milik keluarga tertentu.
Bukan milik oligarki.
Bukan milik mereka yang punya akses paling dekat ke pusat kekuasaan.
Indonesia adalah rumah bersama.
Dan kalau rumah ini mulai dibobol dari dalam, masa kita cuma berdiri di depan pagar sambil bilang,
“Ya sudah, yang penting rumahnya tetap rumah kita.”
Tidak.
Kalau rumah ini milik kita bersama, kita juga punya hak untuk memperbaikinya.
Negeri ini tidak lahir dari kenyamanan.
Ia lahir dari keberanian.
Dari orang-orang yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk sesuatu yang bahkan belum tentu mereka nikmati sendiri.
Mereka tidak berjuang supaya generasi setelahnya cuma punya upacara, slogan, dan hafalan sejarah.
Mereka berjuang untuk sebuah republik yang merdeka, berdaulat, adil, dan manusiawi.
Jangan sampai kita lupa kenapa kemerdekaan itu diperjuangkan.
Jangan sampai kita sibuk mengibarkan bendera tetapi lupa memperjuangkan nilai yang seharusnya dikibarkan bersamanya.
Kemerdekaan bukan checklist.
Demokrasi bukan dekorasi.
Konstitusi bukan pajangan.
Dan republik bukan properti pribadi.
Kita belum selesai.
Jauh dari selesai.
Karena tantangan terbesar hari ini bukan cuma melawan satu orang atau satu kelompok.
Tantangannya adalah melawan budaya politik yang membuat kita sibuk saling serang sementara mereka yang berkuasa bisa santai menonton dari tribun.
Kita dibuat sibuk memilih kubu.
Dibuat saling curiga.
Dibuat saling hujat.
Dibuat percaya bahwa kalau seseorang berbeda pilihan politik, otomatis dia musuh.
Padahal belum tentu.
Lawan politik bukan musuh bangsa.
Beda pilihan bukan berarti beda kewarganegaraan.
Dan kritik bukan pengkhianatan.
Justru di situlah kedewasaan demokrasi diuji:
Bisakah kita berbeda tanpa saling menghancurkan?
Bisakah kita debat tanpa kehilangan akal sehat?
Bisakah kita keras kepada gagasan tanpa menjadi brutal kepada manusia?
Dan bisakah kita mengawasi kekuasaan tanpa tergoda menjadi bagian dari kekuasaan yang sedang kita kritik?
Karena perubahan tidak lahir dari noise semata.
Viral sehari bukan revolusi.
Trending topic bukan perubahan sistem.
Marah di media sosial bukan akhir perjuangan.
Perubahan lahir ketika kemarahan berubah menjadi kesadaran.
Kesadaran berubah menjadi keberanian.
Keberanian berubah menjadi tindakan.
Dan tindakan bertahan cukup lama untuk benar-benar mengubah sesuatu.
Kita perlu bertanya.
Terus bertanya.
Periksa faktanya.
Baca hukumnya.
Awasi kebijakannya.
Tagih janjinya.
Jangan gampang termakan propaganda.
Jangan gampang dipecah.
Jangan gampang lupa.
Karena salah satu senjata paling ampuh kekuasaan bukan cuma represi.
Lupa.
Ketika rakyat lupa, sejarah bisa diputar ulang.
Kesalahan bisa dicuci.
Janji bisa dihapus.
Dan orang-orang yang dulu membuat masalah bisa muncul kembali dengan wajah baru seolah tidak pernah terjadi apa-apa.
Maka jangan lupa.
Kita tidak harus membenci Indonesia untuk menolak arah yang salah.
Kita tidak harus membakar semuanya untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki.
Dan kita tidak harus diam hanya supaya terlihat nasionalis.
Nasionalisme bukan tepuk tangan.
Nasionalisme adalah keberanian menjaga rumah yang kita cintai.
Termasuk ketika rumah itu sedang berantakan.
Termasuk ketika orang yang punya kunci rumah mulai bertingkah seolah mereka pemiliknya.
Kita tidak perlu jatuh cinta pada kekuasaan.
Kita perlu jatuh cinta pada gagasan tentang Indonesia.
Indonesia yang hukumnya tidak bisa dibeli.
Indonesia yang kekayaannya tidak berhenti berputar di lingkaran yang itu-itu saja.
Indonesia yang rakyat kecil tidak harus selalu menjadi pihak yang paling mudah dikorbankan.
Indonesia yang kritik tidak dianggap ancaman.
Indonesia yang pejabatnya paham satu hal sederhana:
jabatan itu amanah, bukan warisan.
Karena kursi bisa berganti.
Kekuasaan bisa berpindah.
Jabatan ada masa kedaluwarsanya.
Nama-nama yang hari ini memenuhi layar televisi suatu hari akan menjadi catatan kaki dalam buku sejarah.
Tetapi Indonesia?
Indonesia tetap ada.
Itulah kenapa kita tidak boleh menyerahkannya begitu saja.
Jika suatu hari ada yang berkata:
“Kalau kamu kritik pemerintah, berarti kamu membenci negara.”
Jawab saja:
Tidak.
Kami kritik karena kami peduli.
Kami marah karena kami masih punya harapan.
Kami melawan ketidakadilan karena kami masih percaya republik ini layak diperjuangkan.
Kami menolak tunduk bukan karena kami membenci Indonesia.
Kami menolak tunduk karena kami tidak rela Indonesia diperlakukan seperti milik segelintir orang.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan siapa yang sedang duduk di kursi kekuasaan.
Bukan siapa yang sedang trending.
Bukan siapa yang paling viral.
Bukan siapa yang paling pintar memainkan narasi.
Pertanyaannya jauh lebih sederhana.
Siapa yang sebenarnya punya Indonesia?
Dan jawabannya tidak boleh berubah hanya karena rezim berganti, partai berganti, atau wajah-wajah baru masuk ke istana.
Indonesia bukan milik mereka.
Indonesia milik kita semua.
* Praktisi dan pemerhati sumber daya manusia
