JAKARTA — Budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo menilai kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto merupakan momentum penting bagi perjalanan moral dan politik kebangsaan Indonesia.
Menurut Kidung Tirto, apabila niat tersebut benar-benar diwujudkan melalui mekanisme konstitusional, keputusan itu dapat menjadi gambaran kedewasaan politik dan sikap ksatria seorang pejabat negara.
Sebab, dalam perspektif moral kepemimpinan Nusantara, kehormatan seorang pemimpin tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya jabatan, tetapi oleh keberanian mengambil tanggung jawab dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
“Seorang ksatria tidak diukur dari seberapa kuat mempertahankan kekuasaan, tetapi dari keberanian menjaga kehormatan dan tanggung jawabnya. Jabatan itu amanah, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Jika memang mundur menjadi jalan terbaik bagi kepentingan bangsa, maka lakukanlah dengan kepala tegak dan kebesaran hati,” ujarnya.
Pernyataan Kidung Tirto tersebut merespons pemberitaan Kompas.com pada Selasa (10/11/2026) mengenai kabar bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo.
Kabar tersebut muncul di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, terutama menyangkut polemik persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta berkembangnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Bagi Kidung, situasi tersebut seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai persoalan siapa yang bertahan atau kehilangan jabatan. Lebih jauh, ini merupakan ujian kedewasaan demokrasi, integritas moral, dan kemampuan elite politik menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok.
Jabatan Bukan Segalanya
Kidung Tirto menjelaskan, dalam ajaran kebijaksanaan Jawa terdapat prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri.
Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi justru dituntut mempunyai kebesaran jiwa untuk menerima kritik, mengakui persoalan, dan mengambil keputusan yang tidak selalu menguntungkan dirinya sendiri.
“Jangan sampai manusia lebih mencintai kursinya daripada kehormatan dirinya. Kekuasaan itu sementara, tetapi nama baik dan jejak pengabdian akan menjadi catatan sejarah. Seorang pemimpin harus berani menghadapi kenyataan, bukan bersembunyi di balik kekuasaan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sikap mundur tidak otomatis menunjukkan seseorang kalah dalam pertarungan politik. Sebaliknya, jika dilandasi kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap bangsa, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk pengendalian ego dan kebesaran hati.
Namun demikian, Kidung Tirto mengingatkan bahwa sikap ksatria tidak cukup berhenti pada keputusan melepaskan jabatan. Tanggung jawab terhadap persoalan yang menjadi latar belakang polemik juga harus diselesaikan secara terbuka, objektif, dan sesuai hukum.
Jangan Terjebak Konflik Elite
Lebih jauh, Kidung Tirto menyoroti pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika hubungan politik antara berbagai kekuatan yang berada di sekitar pemerintahan.
Menurut spiritualis asal Gunung Lawu ini, persoalan Gibran tidak boleh berkembang menjadi pertarungan kepentingan antarkelompok yang justru mengganggu stabilitas pemerintahan dan agenda pembangunan nasional.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo agar menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan integritas, profesionalitas, dan supremasi hukum.
“Negara ini bukan milik keluarga, bukan milik kelompok, dan bukan milik orang-orang yang sedang berkuasa. Negara adalah rumah bersama seluruh rakyat Indonesia. Siapa pun yang diberi amanah harus memahami bahwa kepentingan bangsa berada di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
Kidung Tirto juga berpandangan, penyelesaian persoalan politik harus dilakukan melalui jalur konstitusional. Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, ataupun rekayasa politik yang mengabaikan prinsip keadilan. Demokrasi akan kehilangan makna apabila hukum hanya dijadikan alat untuk memenangkan kepentingan politik tertentu.
Mundur Bukan Berarti Kalah
Dalam perspektif kebudayaan Jawa, Kidung Tirto mengangkat falsafah wani ngalah luhur wekasane, yang mengandung makna bahwa keberanian mengalah demi kebaikan yang lebih besar bukanlah tanda kelemahan.
Ia menilai falsafah tersebut relevan dengan dinamika politik yang sedang dihadapi Indonesia. Seorang pemimpin harus mampu membedakan antara mempertahankan kehormatan pribadi dan mempertahankan kepentingan bangsa.
“Kadang-kadang jalan untuk menjaga kehormatan bukan dengan terus berdiri di depan, melainkan berani mengambil langkah mundur. Tetapi mundur harus disertai tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Jangan mundur hanya untuk menghindari persoalan, kemudian meninggalkan beban kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Kidung Tirto menegaskan, keputusan akhir mengenai jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi. Namun, apa pun hasilnya, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh elite politik bahwa jabatan publik bukan hak istimewa yang bebas dari pertanggungjawaban.
Ia berharap dinamika tersebut tidak mengganggu persatuan masyarakat dan tidak mengalihkan perhatian pemerintah dari persoalan yang lebih mendesak, seperti ekonomi, kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, serta keamanan nasional.
“Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden. Sejarah juga mencatat bagaimana seseorang bersikap ketika kekuasaan, kehormatan, dan kepentingan bangsa berada di persimpangan. Itulah ujian sesungguhnya bagi seorang ksatria,” pungkasnya.
